Beroperasi, DPMPTSP: Meski Sudah Miliki Izin PT. SBS Harus Taati Prosedur
blokbojonegoro.com | Thursday, 02 September 2021 18:00
Reporter: Lizza Arnofia
blokBojonegoro.com - Aktivitas batching plant hingga lalu-lalang truk molen di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya mendapatkan respon negatif dari warga setempat. Pasalnya aktivitas produksi cor beton tersebut memicu polusi udara dan menggangu kenyamanan warga setempat. Bahkan beberapa waktu yang lalu, warga setempat, meminta PT Surya Bengawan Sakti (SBS) dan PT. Restu Anak Jaya Abadi (RAJA) Beton untuk menghentikan aktivitasnya.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Bojonegoro, Muridan, mengungkap bahwasanya untuk mengeluarkan perijinan atau izin mendirikan bangunan (IMB) tidak hanya dilakukan oleh satu Dinas saja atau dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro.
Merespon hal tersebut, DPMPTSP Bojonegoro juga membuat surat pemberitahuan atas kunjungan tim pengendalian dan pengawasan pelaku usaha, terkait saran dan masukan dari masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya. "Selanjutnya kami membuat berita acara sebagai dasar untuk membuat surat pemberitahuan kami kepada pelaku usaha," tegas Muridan.
Jika beberapa OPD terkait tersebut menemukan hasil yang layak, maka Dinas PMTSP Bojonegoro bisa mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)."PT. SBS sendiri sekitar bulan Juni 2021 IMB nya sudah terbit dan mereka bisa melaksanakan kegiatan," ungkap Sekretaris Dinas PMPTSP.
Selanjutnya, terkait laporan yang menjadi keluhan masyarakat, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dengan beberapa OPD terkait telah melakukan kroscek di lapangan sebanyak tiga kali."Beberapa Minggu yang lalu, kami juga telah melaporkan kepada Bupati Bojonegoro dan pihak PT SBS sudah kami tindaklanjuti secara tertulis," ucapnya.
Dengan harapan supaya tidak menonjolkan kerja terus menerus, tetapi masyarakat tidak diperhatikan. "Ini namanya kurang komitmen, karena pada prinsipnya semua tidak lepas dari komitmen. Antara perusahaan dan masyarakat harus bisa beriringan supaya seimbang," imbuh dia.
Terkait pendirian PT. SBS sendiri yang digunakan untuk aktivitas batching plant tentunya juga menyangkut lingkungan sekitar. Kemudian, pihaknya berupaya mengimbau kepada pendiri PT. SBS agar terus memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga, terutama pada masalah kesehatan. "Apabila masih menyalahi aturan, kami ada aturan yang pertama membuat surat pemberitahuan dengan tim OPD untuk melakukan cek di lapangan," tambahnya.
Jika tidak dilakukan, kita ada tenggang waktu dalam kurun waktu 7 hari. Selanjutnya kami melayangkan teguran pertama hingga ketiga. "Teguran terakhir tidak ada realisasi tentunya segera mengambil langkah berupa pembatalan dan pencabutan IMB," pungkasnya. [liz/ito]
Tag : sbs, banjarsari, trucuk, bojonegoro
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
