Penguatan ekonomi desa dalam beberapa tahun terakhir semakin menuntut hadirnya kebijakan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan atau peningkatan produksi, melainkan mampu membangun keterhubungan yang lebih konkret antara masyarakat desa dan pasar.
Pada setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional, kita biasanya disuguhi deretan capaian, program baru, dan optimisme tentang masa depan pendidikan. Namun tahun ini, ada satu pertanyaan yang layak diajukan secara jujur: ketika program studi (prodi) ditutup karena dianggap tidak relevan dengan dunia industri, apakah kita sedang menyelamatkan pendidikan atau justru mempersempitnya? Pertanyaan ini penting, sebab ia menyentuh inti dari arah kebijakan pendidikan tinggi kita hari ini.
Hari ini, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tentu, momentum ini diperingati tidak serta merta luput dari tujuan. Salah satunya, bagaimana memperkuat peran serta stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Akhir-akhir ini kita diperlihatkan fenomena ruang pendidikan yang suram sekali. Kampus ternama menorehkan luka yang dalam untuk perempuan yang nyatanya menjadi objek pembahasan dan perkataan mereka. Inikah wajah calon-calon pemimpin bangsa masa depan? Atau calon-calon bandit negara yang masa depannya. Sungguh ironis sekali. Namun, bagaimana kampus melihat isu ini? Apakah hanya akan diam atau ada tindakan nyata yang akan dilakukan untuk menegakkan keadilan dan menyeret para pelakunya ke muka pengadilan?
Pagi itu, di sebuah ruang tamu yang juga merangkap ruang belajar, saya melihat pemandangan yang terasa sederhana, tapi diam-diam revolusioner. Seorang ibu muda duduk bersila di lantai, di depannya terbuka buku cerita anak. Di sampingnya, ponsel menyala menampilkan video tutorial membaca nyaring. Anaknya, mungkin berusia lima tahun, menyimak dengan mata berbinar—kadang tertawa, kadang menirukan suara ibunya yang berubah-ubah mengikuti tokoh cerita.
Sebentar lagi Kita akan sama-sama melakukan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Mei 2026. Ini harusnya menjadi momentum krusial bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan kembali esensi semboyan Tut Wuri Handayani di tengah dinamika global yang menuntut kreativitas tanpa batas. Namun, di balik seremonial tersebut, dunia pendidikan kita masih dibayangi oleh tantangan besar berupa sistem pendidikan yang sangat homogen. Homogenitas ini merujuk pada sebuah struktur kurikulum, standar evaluasi, metode pengajaran, hingga kebijakan administratif yang diseragamkan secara kaku dari pusat hingga ke daerah pelosok.
Pagi itu, seperti biasa saya mampir ke warung kecil di ujung gang. Niatnya sederhana: beli kopi sachet dan sedikit gorengan untuk menemani obrolan ringan dengan tetangga. Namun ada satu hal yang terasa berbeda. Si ibu warung berkata, “Mas, plastiknya sekarang bayar ya. Harganya naik.”
Mewujudkan keluarga yang sakinah (tenang), tidak semudah membalikkan telapak tangan di era digital. Ada saja gejolak yang menerpa agar ketidaktenangan muncul. Terlebih, seiring hadirnya kreator konten bertema keluarga, di mana, siapa pun bisa melihat tanpa sensor dan batasan umur.
Lebaran selain momentum untuk saling bermaaf-maafan antar sesama, juga bagian dari muhasabah atau introspeksi diri. Mengapa? Selama Ramadan, tentu kesuksesan dalam melakoni puasa, kemudian menyemarakkan ibadah-ibadah di dalamnya perlu untuk ditelaah. Bila memungkinkan, kita memiliki catatan diri dari tahun ke tahun.
Antrinya orang di berbagai supermarket untuk membeli aneka snack (jajanan) sebagai suguhan lebaran, menjadi fenomena menarik untuk ditelaah. Bila boleh penulis menyebut, terdapat semacam “kepanikan” menghadapinya. Sehingga, budaya memborong hingga stok habis, jadi pemandangan yang tidak bisa dihindarkan.