Seorang kepala desa (Kades) di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, AW ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi bantuan keuangan khusus (BKK) berupa mobil siaga yang diberikan ke 386 desa, Rabu (21/8/2024).
Ratusan mantan kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro meminta tali asih Rp100 juta ke DPRD Bojonegoro. Permintaan tersebut, lantaran mereka telah jatuh miskin usai kalah dalam pertarungan Pilkades.
Empat Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang korupsi pembangunan jalan di masing-masing desanya, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Selasa (25/6/2024) siang.
Sebanyak 408 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro menerima tambahan masa jabatan selama dua tahun. Pemberian tersebut, menyusul disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024, tentang perubahan ke 2 atas UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Muji Martopo menyebut pihaknya lebih memerlukan uang cashback dari tangan para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro yang menerima Mobil Siaga.
Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke Kejari Bojonegoro. Mereka mengembalikan mobil tersebut, lantaran keberatan dicap korupsi berjamaah oleh publik, Jumat (31/5/2024) siang.
Puluhan Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro akan mengembalikan hibah Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2022 berupa Mobil Siaga Desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Empat Kepala Desa (Kades) asal Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur (Jatim). Keempat kades tersebut, diduga melakukan korupsi uang pembangunan jalan masing-masing desa.
Ketua PPDI Kabupaten Bojonegoro, Parno Suwanto, menyampaikan bahwa realisasi perpanjang jabatan kepala desa dalam revisi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2024 belum bisa dipastikan.
Bupati Bojonegoro Adriyanto berharap semua Kepala Desa (Kades) bergerak aktif membangun daerah, terutama dalam hal memperhatikan warganya. Karena dalam proses membangun daerah membutuhkan sinergi semua pihak. Sebab Kepala Desa merupakan mitra Pemerintah dalam membangun Bojonegoro.