Akhirnya, Raperda Penyelenggaraan Kepemudaan Disetujui
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kepemudaan telah ditetapkan pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada hari Jumat (26/10/2018).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kepemudaan telah ditetapkan pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada hari Jumat (26/10/2018).
Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya perencanaan maupun konsep yang bagus. Namun payung hukum, Peraturan Daerah (Perda) perlu dibuat untuk mengembangkan koperasi tersebut.
Payung hukum tunjangan di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, terutama untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih disiapkan. Termasuk dukungan fraksi PDI Perjuangan yang mendukung adanya Raperda sistem pendidikan keagamaan.
Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi tentang perekrutan perangkat desa sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017, rencananya payung hukum di Kota Ledre itu akan direvisi, meskipun baru disahkan dan dilaksanakan.
Memberikan kenyamanan kepada anak saat hari pertama masuk sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, mengimbau kepada orang tua siswa agar mendampingi anaknya saat masuk sekolah pada Senin (15/7/2018) lusa.
Tempat karaoke ilegal di Kabupaten Bojonegoro kini semakin berkembang pesat. Bahkan tempat karaoke yang masih satu izin dengan kafe dan resto tersebut kini berjumlah sekitar 63 lokasi, bertambah 50 titik dibanding tahun sebelumnya. Selain Kabupaten Bojonegoro kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran Peraturan Daerah (Perda) nya belum ada.
Melihat rantai distribusi antara petani dengan pengepul yang sangat panjang, Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bojonegoro adakan Pasar Komodity pertanian dan industri makanan olahan. Kegiatan yang mempertemukan pemilik dengan pembeli ini, bertujuan untuk membantu memasarkan produk pertanian dan memangkas mata rantai perdagangan.
Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bojonegoro, terus berupaya menyetabilkan harga maupun ketersediaan LPG 3 kilogram (Kg) di Kota Ledre.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bojonegoro akan mengevaluasi peraturan Peraturan Daerah (Perda) nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Suyoto Selasa (13/02), meresmikan Pusat dan Pengembangan Akselerasi Bisnis (PPAB) Kabupaten Bojonegoro di Gedung Pamer UMKM Bojonegoro. Peresmian dilakukan ditandai dengan pembukaan tirai papan nama PPAB.