Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terus membahas 15 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) ditahun 2021. Namun dalam program pembahasan payung hukum tersebut, wakil rakyat bersama tim Pemkab mengutamakan Raperda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bojonegoro 2020-2040.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) kedua terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. FGD ini dilaksanakan setelah sebelumnya para wakil rakyat menggelar FGD pertama beberapa waktu lalu. "
Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaran pendidikan telah ditetapkan. Peraturan tersebut dipastikan akan mengakomodir lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Setiap desa diwajibkan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Agar lebih menguatkan perekonomian desa, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) BUMDes terus dibahas sebagai instrumen kebijakan yang relevan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussions (FGD) terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). FGD yang berlangsung di Toyo Aji, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Rabu (4/12/2019) ini, melibatkan sejumlah pakar dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sejumlah instansi, Ormas dan unsur masyarakat lainnya.
Focus Group Discussions (FGD), yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) tahun 2019, mendapat tanggapan yang positif dari Perkumpulan Disabilitas Bojonegoro dan menilai hal tersebut pantas untuk dijadikan Perda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussions (FGD) terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). FGD yang berlangsung di Toyo Aji, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Rabu (4/12/2019) ini, melibatkan sejumlah pakar dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sejumlah instansi, Ormas dan unsur masyarakat lainnya.
Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari peran lembaga pendidikan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemkab serius perhatikan bidang pendidikan, termasuk pemberian intensif guru madrasah.
Pasca disahkan Undang-Undang Pesantren menjadi angin segar pondok pesantren termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga setelah adanya payung hukum tersebut, Kabupaten Bojonegoro akan membuat Perda (Peraturan Daerah) Pesantren.
Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang atau Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro dilakukan sebagai langkah penyelarasan penyelenggaraan pemerintahan pada aspek pengadaan barang atau jasa.