Setelah sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) terkait Kepariwisataan belum ada Peraturan Bupati (Perbup)nya, Perbup tentang Perdesaan yaitu 'Hak Asal-Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa' juga belum dikeluarkan.
Banyak pelanggan yang gagal saat melakukan pendaftaran atau registrasi sim card menggunakan nomor kartu identitas (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK) kartu lama maupun baru. Jadi banyak juga mereka yang kembali ke konter dan menanyakan kegagalan pendaftaran.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementrian Kominfo) sedang gencar berkampanye mengajak warga untuk melakukan registrasi kartu SIM seluler prabayar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP serta nomor Kartu Keluarga (KK).
Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan ritel modern membuat sales point bagi warung tradisional untuk mendapatkan akses pasokan. Tujuannya, supaya warung tradisional bisa mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih murah. Namun kebijakan itu berdampak pada distributor daerah dan agen yang kehilangan pasar. Hal itu menyebabkan UKM kewalahan mencari konsumen.
Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi yang dirancang sejak 2016, sampai pertengahan semester dua tahun 2017 belum ada pembahasan. Bahkan panitia khusus (Pansus) yang akan membahas peraturan tersebut baru ditetapkan kelengkapannya beberapa waktu kemarin.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan parkir terus dikaji. Termasuk meminta masukan dan usulan dari masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Focus Group Discussion (FGD) II sesuai Raperda usulan Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro di Hotel and Resto MCM Bojonegoro, Jumat (15/9/2017), yang difasilitasi UNS.
Antusiasme masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bojonegoro begitu tinggi. Buktinya dalam Focus Group Discussion (FGD) II di hotel and resto MCM, Jum'at (15/9/2017), banyak masukan dari peserta diskusi yang hadir.
Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas sudah disepakati. Namun fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menginginkan nama Raperda tersebut dirubah menjadi Dana Abadi Pendidikan.
Rapat paripurna II atau penutup, dengan acara penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB), Kamis (22/6/2017) batal dilakukan. Pasalnya, dalam rapat yang sejatinya akan digelar di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro itu tidak kuorum.
Proses rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) di ruang paripurna setempat, Kamis (22/6/2017) molor dilakukan. Pasalnya, para undangan maupun anggota DPRD belum ada yang hadir.