Komitmen eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030 terus diperkuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Berbagai langkah strategis dilakukan menuju ke sana melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder.
Korlantas Polri mengungkap penurunan angka fatalitas kejadian kecelakaan lalu lintas selama libur Lebaran 2026. “Peristiwanya, peristiwanya kecelakaannya itu turun 5,75%,” jelas Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kamis (26/3/2026).
Bupati Bojonegoro menghadiri Resepsi dan Awarding Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan digelar Jumat (27/3/2026) malam di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro merencanakan beberapa proyek strategis tahun 2026 yang dampaknya diharapkan langsung bisa dirasakan masyarakat.
Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah telah tuntas, para pemain Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia langsung mengkebut latihan untuk mempersiapkan babak Final Four Proliga 2026.
Program pembangunan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan. Setidaknya, belasan laporan dugaan penyimpangan proyek mulai berdatangan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Ratusan teman, kolega dan masyarakat tumpah ruah di rumah Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang ada di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Melalui tenaga kesehatan yang siaga setiap hari tanpa mengenal waktu, Lapas Bojonegoro memastikan hak dasar para narapidana dan tahanan dalam memperoleh layanan kesehatan tetap terpenuhi secara maksimal.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).