Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pembangunan infrastruktur desa dengan nilai mencapai sekitar Rp757 miliar. Anggaran jumbo ini, diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana di seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro.
Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan satu pun tersangka dalam lima perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah naik ke tahap penyidikan.
Sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mulai merealisasikan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025. Salah satunya Desa Beged, Kecamatan Gayam, yang saat ini tengah membangun jalan cor rigid sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur desa.
Setelah sekitar satu bulan ditetapkan tersangka dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan oleh Polda Jawa Timur (Jatim). Eks. Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiarto dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (27/11/2025).
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2025 dikebut. Selain dari masing-masing dinas terkait, juga bersamaan skema BKK Desa (BKKD). Tampak di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapas. Seperti di Desa Bogo, jalan akses warga akan dibangun dengan cor rigid. Total volume pembangunan jalan cor di desa tersebut mencapai 1.150 meter, dengan lebar 4 meter.
Pembangunan infrastruktur desa terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, diantaranya melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025. Salah satu Pembangunan tampak di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander. Jalan di desa tersebut ditingkatkan kualitasnya menjadi jalan rigid beton.
Infrastruktur desa di Kabupaten Bojonegoro terus digenjot pembangunan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di 2025. Di akhir tahun ini mulai berjalan dan Pemkab fokus pada pemerataan insfrastruktur khususnya jalan dan jembatan.
Salah satu Praktisi Hukum di Kabupaten Bojonegoro mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan pemerintah desa penerima program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 tetap menjaga profesionalitas, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum menerima surat penetapan tersangka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Heru Sugiarto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2021, dari Polda Jawa Timur.