Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya mengabulkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus korupsi mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro. Majelis hakim memvonis lima terdakwa, dengan hukuman ringan, Senin (27/5/2025).
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto dinilai gagal dalam mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2024. Pasalnya, Pemkab Bojonegoro masuk pada zona merah rentan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam rilis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam zona merah atau rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto sempat melakukan penolakan saat proses penganggaran pengadaan bantuan keuangan khusus (BKK) berupa mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Seluruh camat di Kabupaten Bojonegoro diperiksa secara bergilir oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dugaan korupsi pengadaan mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro terus mengebut proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada bantuan keuangan khusus (BKK) berupa Mobil Siaga yang diberikan ke 384 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Anwar Murtadhlo kembali jalani pemeriksaan dugaan korupsi bantuan keuangan khusus (BKK) berupa mobil siaga di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Rabu (19/6/2024).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Anwar Murtadhlo kembali diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro perihal dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berupa mobil siaga, Rabu (19/6/2024).
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro geram, karena tidak jelasnya pemulihan kerugian keuangan negara atas korupsi perjalanan dinas (Perdin) anggota DPRD Bojonegoro Tahun 2006/2007, dan mandeknya kasus korupsi bimtek serta sosialisasi perundang-undangan DPRD Bojonegoro Tahun 2012 sampai saat ini.