Skip to main content

Category : Tag: Korupsi Bojonegoro


Dua Hari di Bojonegoro, KPK Bahas Anggaran Pokir hingga Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro selama dua hari, Rabu (11/11/2026) hingga Kamis (12/11/2026). Tim lembaga anti rasuah ini, melakukan pengecekan sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sekaligus memberikan arahan terkait tata kelola anggaran.

Usai Kejaksaan, Eks Kades Drokilo Bojonegoro Kembali Ditetapkan Tersangka Korupsi oleh Polisi

Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kembali menyeret mantan kepala desa setempat. Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam perkara korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar, kini Eks Kades Drokilo kembali tersandung kasus hukum serupa yang ditangani Satreskrim Polres Bojonegoro.

Didakwa Korupsi Rp1,47 Miliar, Eks Kades Drokilo juga Embat Gaji Guru PAUD-RT

Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.

Segera Disidang, Tersangka Kades Drokilo Bojonegoro Dilimpahkan ke JPU

Kasus dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menyangkut Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, STR memasuki tahap baru. STR dilimpahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (25/6/2026).

Dugaan Korupsi Jalan Desa Klino Rp2,7 Miliar Diselidiki Kejari Bojonegoro

Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan poros desa di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, mulai menjadi perhatian. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kini mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp2,7 miliar tersebut.