Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menerima pembayaran uang denda sebesar Rp200 juta dari salah satu terpidana kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2023 di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (20/4/2026).
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pemerintahan desa mereka, Senin (20/4/2026).
Program pembangunan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan. Setidaknya, belasan laporan dugaan penyimpangan proyek mulai berdatangan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya mengabulkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus korupsi mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro. Majelis hakim memvonis lima terdakwa, dengan hukuman ringan, Senin (27/5/2025).
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto dinilai gagal dalam mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2024. Pasalnya, Pemkab Bojonegoro masuk pada zona merah rentan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam rilis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam zona merah atau rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto sempat melakukan penolakan saat proses penganggaran pengadaan bantuan keuangan khusus (BKK) berupa mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Seluruh camat di Kabupaten Bojonegoro diperiksa secara bergilir oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dugaan korupsi pengadaan mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro terus mengebut proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada bantuan keuangan khusus (BKK) berupa Mobil Siaga yang diberikan ke 384 desa di Kabupaten Bojonegoro.