18:00 . 11 Remaja Diringkus Polisi, Diduga Terlibat atas Kematian Remaja di Bojonegoro   |   17:00 . Golkar Bojonegoro Manuver ke Wahono-Nurul, Batal Usung Anna Muawanah   |   15:00 . DPP PBB Turut Berikan Rekomendasi ke Pasangan Wahono-Nurul   |   07:00 . Kehadiran Agen BRILink Permudah Transaksi Keuangan Masyarakat di Desa   |   14:00 . 120.687┬áTon Alokasi Pupuk Subsidi untuk Bojonegoro, Sebagian Belum Tersalurkan   |   13:00 . Ketika Bakso Pangkalan Makin Modern Bayarnya Bisa Pakai QRIS   |   09:00 . Dikenal Ulet, Pedagang Kelontong New Pasar.id Banjarejo Dapat Reward dari BRI   |   08:00 . Pelaku Usaha Terbantu Berkat KUR BRI, Kini Punya 5 Cabang Laundry di Bojonegoro   |   22:00 . 30 Pemuda Bojonegoro ikuti Workshop On The Street di Solo   |   20:00 . Perfomance Foklore Bojonegoro Thengul International Foklore Festival 2024   |   15:00 . Remas, Takmir, dan Pengelola Pendidikan Masjid Agung Darussalam Studi Tiru ke Jogokariyan   |   13:00 . Keren Masyarakat Bisa Bayar Mudah Pakai QRIS di Pekan Bojonegoro Thengul Internasional Folklore Festival 2024   |   22:00 . Dukung Wahono, Relawan GASPOOL Kanor Deklarasi   |   21:00 . DPP PPP Turunkan Rekomendasi ke Pasangan Wahono-Nurul   |   19:00 . Opening Bojonegoro Thengul International Foklore Festival 2024   |  
Tue, 23 July 2024
Jl. Desa Sambiroto, Kec. Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Target Transisi Energi Terancam Tidak Tercapai, ini Sebabnya...

blokbojonegoro.com | Saturday, 22 June 2024 14:00

Target Transisi Energi Terancam Tidak Tercapai, ini Sebabnya... Ilustrasi. FOTO/WAWAN BASTIAN

Reporter: Parto Sasmito 

blokBojonegoro.com - Pemerintah telah menyampaikan kepada DPR RI dokumen usulan perubahan kebijakan energi nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Perubahan kebijakan energi nasional ini didasari adanya perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun global, antara lain untuk menyesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju di tahun 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi baru dan energi terbarukan, serta sebagai komitmen untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan net zero emission pada tahun 2060.

Menanggapi hal tersebut, analis hukum dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bayu Yusya, menilai perubahan kebijakan energi nasional tersebut sangat penting dan mendesak karena memang telah terjadi banyak perubahan kondisi dan untuk menghadapi tantangan penyediaan energi di masa depan.

“Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan pada tahun 2014 saat ini telah berusia 10 tahun, ini waktu yang tepat untuk dilakukan perubahan,” kata dia dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh PUSHEP, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/6/2024).

Bayu menjelaskan, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diajukan tersebut mematok target bauran energi baru dan energi terbarukan antara 19% sampai dengan 22% pada tahun 2030 dan terus naik sampai 72% di tahun 2060. Target ini sangat berat, mengingat hingga akhir tahun 2023 pencapaiannya hanya 13,09%.

“Jika tidak ada upaya yang luar biasa dan melibatkan semua pihak keroyokan bersama-sama memacu bauran energi, maka target transisi energi tidak akan tercapai,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, selama ini kewenangan urusan energi masih terpusat di pemerintah pusat dan hanya sampai provinsi, maka perlu didesentralisasikan sampai ke daerah kabupaten/kota agar daerah juga ikut bersama-sama bertanggungjawab terhadap pengembangan energi ke depan.

Selain itu, penyediaan energi khususnya tenaga listrik untuk masyarakat tersentralisasi oleh PT PLN (Persero), padahal banyak pihak yang punya potensi untuk mendukung penyediaan energi khususnya energi terbarukan untuk masyarakat.

Untuk itu, perlu dibuka kesempatan bagi semua pihak untuk mendukung dalam penyediaan dan pengembangan energi baru dan energi terbarukan terutama subholding BUMN misalnya Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) atau pihak-pihak lainnya.

"Saya kira mereka punya kemampuan, intinya semua pihak harus sinergi dan keroyokan untuk percepatan target bauran energi sesuai kebijakan transisi energi,” cetus Bayu.

Secara hukum hal ini sangat dimungkinkan, apalagi saat ini DPR sedang membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang bisa memasukkan ketentuan tentang keterlibatan pihak-pihak dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Di samping itu juga perlu diperkuat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang juga sedang disiapkan rancangan perubahannya oleh DPR.

“Untuk itu, proses pembahasan dan penyiapan RUU ini di DPR harus transparan dan partisipasif melibatkan semua pihak,” pungkasnya. [ito/red]

 

Tag : Energi terbarukan, PUSHEP, pertambangan



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Thursday, 18 July 2024 14:00

    2 UKM UNUGIRI Bojonegoro Kunjungi Redaksi bB

    2 UKM UNUGIRI Bojonegoro Kunjungi Redaksi bB Suasana Kamis (18/7/2024) di Jalan Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, banyak mahasiswa yang mengenakan seragam warna abu-abu dan hijau, berkumpul di D'Konco Cafe (Blok Media Group) yang juga satu...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat