32 Dapur SPPG di Bojonegoro Beroperasi Tanpa Kantongi SLHS

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Sebanyak 32 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro masih beroperasi setiap hari, meski belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Hal tersebut, diungkapkan Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Bojonegoro, Ninik Susmiati dalam audiensi perbaikan menu MBG selama Ramadan bersama Komisi C DPRD Bojonegoro.

Ninik mengungkapkan, saat ini terdapat 133 SPPG yang telah ditunjuk di Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, sebagian sudah beroperasi dan sebagian lainnya masih dalam tahap persiapan.

"Ada 133 SPPG aktif. Artinya sudah ada penunjukan kepala SPPG baik yang sudah beroperasional atau belum, tapi sudah siap,” ungkap Ninik.

Adapun rinciannya, lanjut Ninik, dari total tersebut, sebanyak 123 SPPG sudah beroperasi, sembilan SPPG belum aktif, dan satu SPPG tutup sementara.

"Yang aktif beroperasional 123 SPPG, belum aktif sembilan SPPG, dan tutup sementara ada satu SPPG,” bebernya.

Dari sisi pengurusan SLHS, Ninik memaparkan, tercatat 115 SPPG telah mengajukan sertifikat tersebut. Namun, hingga saat ini baru 84 SPPG yang telah mendapatkan SLHS.

Sementara itu, terdapat 23 SPPG yang statusnya tidak memenuhi syarat (TMS) atau sudah mengajukan namun sertifikatnya belum terbit. Selain itu, masih ada 18 SPPG yang belum mengajukan SLHS sama sekali.

Dia menjelaskan, 23 SPPG dan sembilan di antara 18 SPPG tersebut sudah beroperasi. Artinya, terdapat 32 SPPG yang masih menjalankan operasional tanpa SLHS.

"Betul, ada 32 SPPG sudah beroperasi namun belum mengantongi SLHS," ujar perempuan yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro itu.

Ninik menegaskan bahwa SPPG harus segera mengajukan SLHS karena berkaitan langsung dengan standar operasional dan kualitas menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.

Ia menambahkan, SPPG yang belum memenuhi syarat juga telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).

Inspeksi tersebut dilakukan untuk memberikan catatan serta rekomendasi perbaikan agar SPPG dapat memenuhi standar kesehatan dan sanitasi.

"Sudah diajukan pada tahun 2025 untuk proses SLHS. Ada yang tidak memenuhi syarat, dari Oktober, November, sampai saat ini tidak ditindaklanjuti. Sehingga 23 SPPG tadi belum kami berikan rekomendasi diterbitkan SLHS," beber dia.

Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan melakukan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun keputusan terkait sanksi atau penutupan SPPG yang belum memenuhi syarat menjadi kewenangan BGN.

"Proses SLHS selalu kami update ke BGN. Bagaimana koordinasi entah melalui korwil (SPPG) atau bagaimana, karena surat kami tidak dibalas. Yang belum ber-SLHS masih beroperasi dampaknya kurang memerhatikan kualitas MBG diberikan,” pungkasnya. [riz/mad]