DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel & Resto MCM Bojonegor, Kamis (6/11/2024).
Suasana hangat terasa di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bojonegoro, saat rombongan mahasiswa Universiti Islam Selangor (UIS), Malaysia, berkunjung dalam program Medhayoh, pada Rabu (5/11/2025) siang. Kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk mempererat silaturahmi dan membangun kolaborasi pendidikan lintas negara.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencabutan beberapa Perda di Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Demokrat, M. Arbayanto, mengapresiasi urgensi pencabutan lima Perda yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah.
Fraksi Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencabutan beberapa Perda Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menyatakan pentingnya pencabutan Perda terkait kewenangan yang telah beralih ke pemerintah pusat. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap pencabutan enam Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan. Namun, Fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur terkait status Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur menanggapi Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKB secara umum menyambut baik langkah penyederhanaan regulasi melalui metode omnibus untuk mencabut enam perda sekaligus.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan Peringatan Hari Santri Tahun 2025. Melalui surat bernomor B-2139/KK.13.16.01/HM.03/10/2025 tertanggal 20 Oktober 2025, Kemenag Bojonegoro mengimbau seluruh ASN di lingkungan Kemenag, kepala madrasah, kepala KUA, serta lembaga pendidikan Islam di Bojonegoro untuk turut menyemarakkan kegiatan Hari Santri.
Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.