Setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, akhirnya terdapat empat pejabat yang mendaftar untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor tiga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tersebut.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa/Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro mendapat sambutan luar biasa dari warga. Salah satu buktinya, KDMP Padangan telah beroperasi dengan dana mandiri yang berasal dari simpanam pokok dan simpanan wajib dari 750 orang lebih anggotanya.
Dalam waktu dekat, anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.
Seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro sepi peminat. Hingga penutupan pendaftaran pada 18 September 2025 pukul 23.59 WIB dini hari, hanya ada dua aparatur sipil negara (ASN) yang resmi mendaftar.
Dua mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Andik Sudjarwo dan Djoko Lukito menyatakan tak ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pengisian Sekda definitif.
Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro rupanya belum menarik minat aparatur sipil negara (ASN). Sebab, hingga Senin (15/9/2025) petang, belum ada seorang ASN yang mengajukan diri.
Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro rupanya belum menarik minat aparatur sipil negara (ASN). Sebab, hingga Senin (15/9/2025) petang, belum ada seorang ASN yang mengajukan diri.
Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rupanya kerap digunakan untuk "bancaan" korupsi di kalangan pemerintah desa. Setidaknya, sudah terdapat 7 kepala desa (Kades) yang terseret kasus korupsi dalam pengelolaan BKKD.