DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menyentuh sejumlah sektor strategis. Mulai dari tata kelola pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga arah pembangunan industri daerah untuk 20 tahun mendatang.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.
Pengembangan industri obat bahan alam di Jawa Timur mendapat dorongan baru setelah DPRD Jatim menyetujui usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam menjadi Raperda inisiatif DPRD. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada awal pekan lalu.
Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro mendesak DPRD dan Pemkab Bojonegoro tidak mengesampingkan Raperda tentang Dana Abadi Daerah Bidang Lingkungan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Senin (24/8/2026).
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bojonegoro menggelar sosialisasi dan diskusi dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 di Panti Marhaen Dr. Taufik Kiemas, Jalan HOS Cokroaminoto, Bojonegoro, Rabu (31/12/2025).
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.