Pemkab Bojonegoro Masih Tunggu Juknis Inpres Pengadaan Kendaraan Listrik Kedinasan

blokbojonegoro.com | Tuesday, 06 December 2022 08:00

Foto ilustrasi kendaraan listrik

Reporter: Lizza Arnofia

blokBojonegoro.com - Pengadaan kendaraan listrik untuk kedinasan di lingkup pemerintah daerah, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022. Juknis tersebut nantinya berisi detail spesifikasi kendaraan, jumlah anggaran, fasilitas pendukung dan lainnya.

"Bukan mau bertentangan dengan Inpres No.7 tahun 2022, tetapi memang belum ada juknis lebih lanjut mengenai pengadaan kendaraan listrik untuk kedinasan," tegas Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Bojonegoro, Djuana Poerwiyanto.

Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas baru bagi 28 camat di Bojonegoro berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Pada Lampiran I Perpres No. 33 Tahun 2020 tabel 1.9 disebutkan, harga satuan maksimal kendaraan dinas bertipe minibus untuk wilayah Jatim sebesar Rp313.761.000.

Selain Perpres, pengadaan mobil dinas camat juga sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

"Di situ disebutkan pada lampiran II, bahwa untuk pejabat eselon III dan yang setingkat, jenis mobil dinas adalah jenis MPV (multi purpose vehicles) atau masuk kualifikasi F," ucapnya Djuana Poerwiyanto.

Lanjutnya, pada penyusunan P-APBD tahun 2022 tidak merencanakan pembelian mobil listrik, karena belum ada Inpres tersebut. Bahkan Inpres No 7 tahun 2022 sendiri ditandatangi Presiden RI Joko Widodo di Jakarta pada 13 September 2022, hingga kini belum ada juknis dari Inpres tersebut.

Mantan Camat Sugihwaras juga menjelaskan, infrastruktur pendukung mobil listrik masih belum tersedia di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Terlebih untuk daerah pedalaman dengan medan yang berat seperti Kecamatan Sekar, Kepohbaru, Margomulyo, Kedewan dan kecamatan-kecamatan lainnya.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa kabupaten lain. Dan mayoritas masih membeli mobil berbahan bakar gasoline atau solar," ulas Mantan Camat Sugihwaras.

Ia mencontohkan, Pemkab Probolinggo pada November tahun ini membeli 24 kendaraan dinas berupa Toyota Rush S M/T GR Sport dengan harga yang sama, 275.700.000 rupiah. Juga Pemkab Madiun membeli Toyota Venturer melalui e-purchasing pada November 2022 ini. Kota Surabaya juga membeli 40 unit Toyota Hiace, serta Kemenparekraf membeli Toyota Rush S A/T GR Sport.

"Pembelian kendaraan non listrik tersebut, dapat ditelusuri di e-katalog/e-purchasing. Memang ada yang mengadakan kendaraan dinas mobil listrik, itupun hanya untuk acara G20 di Bali beberapa waktu lalu," tambahnya.

Sementara, pembelian kendaraan dinas bagi camat di Bojonegoro memang sangat mendesak, karena kendaaraan dinas camat saat ini mayoritas sudah tidak layak pakai, meskipun masih dapat dipaksa untuk digunakan, tetapi tidak memenuhi standar keamanan dan berbahaya jika digunakan untuk perjalanan jauh apalagi antar kota.

"Contohnya mobil dinas Camat Kepohbaru, Sugihwaras, dan Margomulyo yang sudah tidak layak jalan dan sangat memboroskan anggaran pemeliharaan," pungkasnya. [liz/mu]

Tag : mobil listrik, kendaraan listrik

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini