Tersangka Korupsi Pembangunan Jalan 8 Desa di Bojonegoro Ditahan Kejaksaan

blokbojonegoro.com | Thursday, 13 July 2023 16:00

Tersangka kasus korupsi pembangunan jalan 8 desa di Kecamatan Padangan (rompi merah) (Foto : Rizki Nur Diansyah)

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro akhirnya menahan tersangka dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam hal pembangunan jalan rigid beton di delapan desa di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/7/2023).

Tersangka dugaan korupsi tersebut yakni, Bambang Soedjatmiko (BS), yang merupakan rekanan pengerjaan proyek infrastruktur BKKD di 8 desa tersebut. Selain itu, tersangka merupakan limpahan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, Badrut Tamam mengungkapkan, tersangka BS beserta barang bukti dilimpahkan dari Kejati Jatim kepada pihaknya. BS ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh penyidik Polda Jatim dalam hal pembangunan jalan rigid beton untuk delapan desa di Kecamatan Padangan Tahun Anggaran (TA) 2021.

"Karena perkara berada di Bojonegoro, maka Tersangka diserahkan untuk selanjutnya akan kami lakukan penuntutan dalam persidangan," ungkap Badrut Tamam.

Dalam kasus tersebut, lanjut Badrut Tamam, terdapat kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar dari total nilai BKKD delapan desa sebanyak Rp6,3 miliar. Adapun 8 desa penerima BKKD di wilayah Kecamatan Padangan itu yakni, Desa Cendono, Kuncen, Kebonagung, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo, dan Tebon.

Selanjutnya, sembari menunggu proses dakwaan, tersangka dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kabupaten Bojonegoro yang bersifat sementara, selama 20 hari kedepan.

"Tersangka kami tahan di Lapas Bojonegoro, selama 20 hari ke depan," tegasnya.

Akibatnya, tersangka dikenakan sangkaan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ada juncto pasal 55 juga karena dilakukan secara bersama-sama, tetapi nanti penetapan selanjutnya tetap dilakukan oleh Polda Jatim," pungkasnya. [riz/ito]

Tag : BKKD, Kejari, bojonegoro, padangan, tersangka, korupsi

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini